PT Sumber Bumi Putra (SBP) diduga melakukan penambangan ilegal (ilegal mining) di  Andowia, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dugaan penambangan ilegal itu dibeberkan lembaga Corak Sultra saat menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sultra, Senin (17/1).

Corak Sultra meminta agar Dishut Provinsi Sultra tak tinggal diam atas dugaan penambangan ilegal tersebut.

Koordinator aksi, Fauzan menyebutkan, aktivitas penambangan di kawasan hutan produksi hendaknya disertai dengan dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Akan tetapi, PT SBP justru diduga kuat telah melakukan ekspolrasi hasil alam di kawasan hutan tanpa kelengkapan dokumen tersebut.

“Kita ketahui bahwa penambangan dasarnya IPPKH, tetapi PT SBP diduga menambang di luar IPPKH atau melebar di blok 1 dan blok 3. Selain itu, penambangan yang dilakukan sebelum adanya Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB),” ujar koordinator aksi, Fauzan Dermawan

Tak hanya itu saja, lanjutnya, PT SBP juga tidak mengikuti kaidah – kaidah pertambangan sebagaimana mestinya, bahkan kerap kali ada dugaan mafia tambang melakukan aktivitas pertambangan.

Lebih lanjut, Fauzan menyamapikan, bahwa pihaknya juga sudah mengkaji draf file yang dilayangkan oleh Menteri ESDM terkait daftar nama perusahaan yang belum menyetor RKAB.

“Satu hal yang menjadi perhatian, jangan sampai ada dugaan kongkalingkong dengan oknum Dinas Kehutanan terkait IPPKH ini, karena di lokasi tidak ditemukan tapal batas IPPKH,” tegasnya.

Untuk itu, Corak Sultra akan terus mempresure di Polda Sultra sampai Mabes Polri agar segera melakukan penyelidikan terhadap Direktur Utama PT SBP, dan menghentikan segala aktifitas pertambangan perusahaan tersebut.

Fauzan menambahkan, pihaknya juga mendesak Kejati, Kejaksaan Agung dan KLHK RI serta Gakum pusat untuk segera melakukan sidak ke lokasi pertambangan PT SBP. Apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan dalam waktu 3× 24 jam, maka Corak Sultra akan menurunkan masa dengan jumlah yang lebih banyak dan mempresure penegakan hukum di negara Indonesia ini.

Dalam aksi tersebut, Corak Sultra diterima langsung oleh Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dishut Sultra, Yulardhi.

Ia menyampaikan, bahwa dirinya akan menyampaikan aspirasi Corak Sultra kepada Kepala Dinas Kehutanan untuk dibahas.

“Saya mewakili Kepala Dinas Kehutanan akan meneruskan aspirasi Corak Sultra dan diskusi kita ini ke kepala dinas untuk dibahas lebih lanjut,” ucapnya. (m2/ik)

About Author

admin