Sorot headline

PT. Askon Bebas Mengeruk Nickel di Kawasan Terlarang, Polda Sultra Tak Berdaya?

PT. Askon Bebas Mengeruk Nickel di Kawasan Terlarang, Polda Sultra Tak Berdaya?

Keterangan Gambar : Aktivitas Tambang PT. Astima Konstruksi (Askon) di Blok Matarape Desa Molore Kecamatan Langgikima - Konawe Utara yang diduga illegal/Istimewa.

Jaringan Advokasi Independen (JAI) menilai aktivitas penambangan ilegal (ilegal mining) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), khususnya di Kabupaten Konawe Utara (Konut) kian tak terbendung. Meski Mabes Polri bersama Polda Sultra telah beberapa kali melakukan penindakan berupa penyegelan kawasan IUP, ore dan alat berat, namun proses hukumnya cenderung tak pernah tuntas.

Seperti kegiatan pertambangan Blok Matarape, lahan bekas eks. Inco (PT VaIe) yang merupakan IUPK gagal lelang oleh Kementerian ESDM yang saat ini menjadi sengketa sejumlah kontraktor mining yang menambang di daerah tersebut. Contohnya, PT. Buana Celebes. PT NPM, PT Cakra, CV. Mandiri Perkasa, PT Bela Anoa yang masih leluasa melakukan kegiatan Ilegal di sana, tanpa adanya penindakan secara tegas dari pihak kepolisian.

Ketua Umum JAI Sultra, Firman Al Jevin SH menduga ada aktor-aktor yang mengatur PT. Astima Konstruksi (Askon) sebagai kontraktor mining dari PT. Sinar Mas, untuk melakukan aktivitas produksi ore nikel yang terletak di Blok Materape, Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konut.

Pasalnya, PT. Sinar Mas tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kedua perusahaan ini diduga mengatur semua kontraktor mining yang bekerja di Blok Matarape

Anehnya, pihak Polda Sultra seakan dibuat tak berdaya terhadap tindakan melanggar hukum yang dilakukan para pengusaha tambang ilegal itu.

“Ada apa dengan Blok Matarape ini, padahal di Blok Matarape telah dipasang pagar pelarangan, tetapi sejumlah perusahaan tambang masih tetap beraktivitas. Jangan sampai PT. Askon ini mendapat back up dari oknum yang berjejaring di lingkungan penegakan hukum,” katanya, Kamis (17/12).

Lebih lanjut, Firman menjelaskan, bahwa berdasarkan hasi penelusuran yang dilakukan pihaknya, tidak ada izin usaha pertambangan atas nama PT. Sinar Mas di Kabupaten Konut, kecuali bergerak di bidang perkebunan yakni PT Damai Jaya Lestari (DJL).

“Anehnya, Polda Sultra malah diam dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap PT. Askon bersama kontraktor mining lainnya yang saya sebutkan di atas,” tegasnya.

Ketua Umum JAI Sultra, Firman Al Jevin, SH.

Olehnya itu, Firman berharap agar penegakan hukum di Sultra perlu ditingkatkan. Sebab, berdasarkan fakta-fakta di lapangan, banyak sekali tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh personal maupun koorperasi yang berkaitan dengan penambangan di wilayah Konut .

“Kita lihat wilayah di Konut sudah demikian memprihatinkan. Lingkungan hancur, penambangan carut-marut, itu artinya ada pelanggaran hukum yang luar biasa besar,” jelasnya.

Menurutnya, jika melihat cara kerja pihak kepolisian Polda Sultra yang dipimpin Irjen. Pol. Yan Sultra Indrajaya saat ini, hanya menangani pekerjaan yang konvensional seperti masalah pencurian, penganiayaan dan perkara umum lainnya. Namun, terkait masalah kejahatan dalam penambangan sangat kecil sekali.

Selain Kapolda, Firman juga menyoroti kinerja Ditreskrimsus Polda Sultra yang dinilainya tidak ada gebrakan terkait persoalan pertambangan bermasalah alias ilegal mining. (p2/mr)

 

About Author

admin