Sorot

Penanganan 14 Kasus Ilegal Mining di Sultra Mandek, Kabareskrim Dicopot?

Penanganan 14 Kasus Ilegal Mining di Sultra Mandek, Kabareskrim Dicopot?

Keterangan Gambar :

Aksi heroik tim Tipidter Bareskrim Mabes Polri melakukan penyegelan aktivitas pertambangan di Sultra yang dinilai ilegal tak disertai dengan penanganan kasusnya yang serius. Hal itu nampak dari sejumlah kasus yang ditangani selama setahun lebih, tak satupun perusahaan tambang yang dijerat oleh Bareskrim Mabes Polri, bahkan beberapa lokasi IUP penyegelan diduga telah beroperasi kembali.

PB HMI menilai, bahwa hal tersebut merupkan gambaran kegagalan Kabareskrim Mabes Polri, Komjend Pol. Listyo Sigit Prabowo. Olehnya itu, Kapolri Jenderal Pol. Drs. Idham Azis diminta segera melakukan evaluasi (pencopotan) terhadap kinerja bawahannya tersebut. Agar penanganan kasus ilegal mining di bumi anoa terang benderang, bukan hanya sebatas ancaman belaka.

Wakil Sekretaris Jenderal Eksternal Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) PB HMI, Muhamad Ikram Pelesa membeberkan sejumlah fakta kegagalan dalam penanganan belasan kasus dugaan Ilegal mining di Sultra, yang tengah ditangani Kabareskrim Mabes Polri, Komjend Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Ikram menyebutkan, berdasarkan data yang diperolehnya, setidaknya ada 14 perusahaan tambang nickel yang telah disegel oleh tim Tipidter Bareskrim Mabes Polri dalam setahun terakhir. Sayangnya, tak ada satupun perusahaan yang berhasil dijerat. Bahkan, beberapa perusahaan yang dalam kondisi penyegelan itu sudah kembali beroperasi.

Menurutnya, ada hal yang sangat mengganjal pada proses penangan kasus ilegal mining di bumi anoa yang merupakan tanah kelahiran Kapolri. Pasalnya, hingga saat ini diduga masih terdapat beberapa perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan seperti biasanya

”Ini kan jadi pertanyaan, Apakah sengaja diberi kelonggaran oleh pihak kepolisian, atau perusahaan itu sendiri yang tidak patuh oleh hukum. Sehingga kami menilai Kapolri harus mengevaluasi kinerja Kabareskrim,” tegas mahasiswa pasca sarjana ini, Sabtu (5/12).

Adapun 14 perusahaan yang dalam status penyegelan tersebut tersebar di 2 kabupaten yaitu Konawe Utara dan Kolaka Utara. Diantaranya PT. OSS, PT. Roshini Indonesia, PT. Bososi Pratama, PT PNN, PT RMI, PT. NPM, PT. AMPA, PT. Jalur Mas, PT. TNI, PT. Sriwajaya Raya, PT. KMS 27, PT. Mughni Energi Bumi dan PT. Waja Inti Lestari (WIL).

Lebih jauh, Ikram menjelaskan , pada Jumat 28 Juni 2019 lalu, Bareskrim Mabes Polri bersama Ditreskrimsus Polda Sultra menyegel puluhan alat berat milik PT. Obsidian Stainless Steel (OSS), atas dugaan pengerukan tanah timbunan didalam kawasan hutan tanpa memiliki IPPKH di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.

Hingga saat ini, kasus itu belum selesai, bahkan beberapa alat berat PT OSS yang disegel diantaranya unit dump truck, 33 excavator, dua loader, satu buldoser dengan jumlah keseluruhan 117 alat berat dilepaskan. Lokasi penyegelan tersebut sudah kembali diolah CV. Tanggobu berdasarkan kontrak kerja sama dengan PT. VDNI.

“Selanjutnya, PT. Roshini Indonesia yang disegel di hari yang sama oleh PT. OSS. Bahkan, saat itu, aparat dikabarkan mengamankan direktur perusahaan yang beraktivitas di Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara juga bernasib sama tanpa kejelasan,” ungkap Ikram.

Selain itu, lanjutnya, Bareskrim Mabes Polri menyegel 4 kapal tongkang milik PT Waja Inti Lestari (WIL) di Desa Babarina, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Rabu 13 November 2019 lalu atas dugaan ilegal mining. Penyegelan itu ditandai dengan membentang police line pada 4 kapal tongkang itu. Kasus tersebut juga hingga saat ini belum selesai.

Masih kata Ikram, pada 17 Maret 2020, tim Penyidik Tipidter Bareskrim Mabes Polri kembali melakukan penindakan di areal pertambangan nickel. Kali ini, dilakukan di wilayah IUP PT. Bososi Pratama, dengan melakukan penyegelan terhadap puluhan alat berat milik 6 Perusahaan JO bersama ore dan alat berat milik pemberi SPK, (PT. Bososi Pratama).

Sedangkan enam perusahaan JO yang juga turut serta dalam kasus PT. Bososi Pratama adalah PT. Rockstone Mining Indonesia(RMI), PT. Tambang Nikel Indonesia (TNI), PT. Nuansa Perkasa Mandiri (NPM), PT. AMPA, PT. Pertambangam Nikel Nusantara (PNN) dan PT. Jalur Mas.

Kasus ini telah menetapkan tiga perusahaan JO menjadi tersangka, yakni Direktur PT. RMI, Direktur PT. PNN dan Direktur PT. NPM. Anehnya, Andi Uci selaku pemilik PT. Bososi Pratama yang merupakan pihak pemberi Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) belum juga berstatus tersangka. Padahal dia yang paling bertanggung jawab atas perambahan hutan yang terjadi di wilayah IUP-nya.

“Menurut informasi, saat ini masih ada aktivitas di lahan PT. Bososi Pratama, sehingga kinerja Mabes Polri dipertanyakan,” tegas M. Ikram Pelesa.

Kemudian, sehari berikutnya, tim Tipidter Bareskrim Mabes Polri melakukan penyegelan dilokasi IUP tiga perusahaan tambang di Blok Mandiodo, Konawe Utara. Mereka adalah PT. Sriwajaya Raya, PT. KMS 27 dan PT. Mughni Energi Bumi. Hingga saat ini kasus ini lenyap tanpa kejelasan.

Pada 31 Maret 2020, giliran Krimsus Polda Sultra yang turun melalukan penyegelan terhadap 22 alat berat di jetty milik PT. Paramitha Persada Tama, alat berat yang disegel tersebut milik PT. PT. Natural Persada Mandiri (NPM). Perusahaan ini diduga kuat telah melakukan penambangan ilegal dilahan milik PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) yang berada di blok Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konut. Perusahaan itu diduga merampok nikel di lahan milik PT. BSJ yang berada di Blok Lasolo Kepulauan. Dimana, lokasi tersebut berstatus hutan produksi terbatas (HPT) dan infonya masih dalam proses naik status.

“PT. NPM diduga telah melakukan Ilegal mining di lahan PT. BSJ. Padahal, status lokasinya masih dalam proses administrasi. Kasus ini sama dengan belasan kasus yang ditangani Bareskrim Mabes Polri, tanpa kejelasan dan belum selesai hingga saat ini,” kata Ikram.

Tidak jelasnya penanganan kasus ilegal mining tersebut diduga kuat karena belasan kasus tambang tersebut telah dikondisikan, dan tetap melakukan aktivitas penambangan seperti biasanya yang akan menggiring opini publik bahwa penegakan hukum pertambangan Polri gagal.

“Sekiranya Pak Kapolri segera mengevaluasi Kabareskrim. Kami nilai beliau gagal menyelesaikan belasan kasus ilegal mining di Sultra. Kami menduga kasus tersebut telah dikondisikan, karena masih melakukan aktivitas penambangan seperti biasanya, meski dalam proses penegakan hukum Bareksrim Mabes Polri,” tutupnya. (p1/mr)

About Author

admin