Sorot

Penambangan Ilegal di Blok Morombo, UBP Diduga Aktor Utama Jual Beli Dokumen

Penambangan Ilegal di Blok Morombo, UBP Diduga Aktor Utama Jual Beli Dokumen

Keterangan Gambar : Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari, Sulkarnain.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari, Sulkarnain angkat bicara terkait dugaan penambangan ilegal di lahan koridor, serta adanya indikasi jual beli dokumen oleh CV. Unaha Bakti Persada (UBP), di Blok Morombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Kepada Sultrust.id, Sulkarnain mengatakan, bahwa aktivitas penambangan ilegal di Blok Morombo telah lama berlangsung.

Lebih lanjut, pria yang populer dengan sapaan Sul ini menjelaskan, di kawasan tersebut marak terjadi penambangan di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) alias penambangan di lahan koridor (Pelakor).

Bahkan, kata Sul, telah terjadi juga penambangan di dalam kawasan hutan tanpa dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan jual beli dokumen. Anehnya, perbuatan melanggar hukum (PMH) tersebut luput dari penindakan oleh aparat penegak hukum (APH).

“Di Blok Morombo itu sudah lama berlangsung penambangan di lahan koridor, ada juga yang menambang di dalam kawasan tapi tidak punya IPPKH, anehnya itu semua luput dari penindakan, ” beber sulkarnain, Rabu (6/10).

Sulkarnain membeberkan bahwa ada beberapa perusahaan  di Blok Morombo yang melakukan pelanggaran, kemudian disupport oleh pemilik IUP melalui dokumen untuk keperluan penjualan barang hasil penambangan di lahan koridor dan kawasan hutan

“Ini masalah sangat serius, karena di sana itu kejahatannya berjamaah. Ada beberapa perusahaan yang diduga menambang di lahan koridor dan kawasan hutan misalnya Darmako, PNS dan Rajawali. Tapi, saat penjualan kami duga menggunakan dokumennya UBP, ” ungkapnya.

Sul menambahkan, para pengusaha nakal tersebut masih terus melancarkan aksi ilegal tersebut. Parahnya, hal itu luput dari pantauan dan penegakan hukum.

“Kan aneh, akhirnya kita juga curigai adanya backup dari oknum-oknum penegak hukum, sebab beberapa kali kritik dan laporan tidak juga ada tindakan,” tambahnya.

Ketua HMI itu berharap agar penegakan hukum mesti berlaku secara adil dan tidak tebang pilih. Menurutnya, jika kegiatan ilegal tersebut terus dibiarkan berlarut dan tidak ada tindakan hukum, maka patut diduga adanya kerlibatan penegak hukum dalam membackup.

“Ya kalau kegiatan disana itu terus dibiarkan, maka masyarakat jangan disalahkan kalau menduga adanya keterlibatan penegak hukum untuk membeckup, jadi kita hanya berharap agar penegakan hukum dilakukan seadil-adilnya, tidak tebang pilih,” katanya.

Sul juga menegaskan, pihaknya bakal melakukan pendalaman dan melaporkan secara hukum apabila tidak segera dilakukan penghentian.

“Kami akan kembali lakukan pendalaman dan melaporkan secara hukum jika tidak segera ditindak,” tutupnya.

Hingga berita ini dipublish, redaksi Sultrust.id belum berhasil mendapatkan akses ke pihak CV. UBP. (m2/ik)

About Author

admin