Sorot

Oknum Personel Polda Sultra Diduga Bekingi Pencurian Ore, Mabes Polri Didesak Segera Bertindak

Oknum Personel Polda Sultra Diduga Bekingi Pencurian Ore, Mabes Polri Didesak Segera Bertindak

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadikan bumi anoa sebagai primadona di mata kalangan pengusaha tambang.

Bahkan, tak jarang para oknum pelaku usaha pertambangan melakukan segala cara demi mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan cara mencuri cadangan mineral nikel, baik dalam kuasa lahan masyarakat, di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun di lahan celah antar IUP atau kerap disebut lahan koridor.

Seperti yang dialami PT Prima Graha Wahana Lestari (PT PGWL) dan PT Bumi Graha Usaha Raya (PT BUGR) yang berlokasi di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konut.

Informasi yang dihimpun Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (Forsemesta), lahan seluas 50 hektare milik dua perusahaan tersebut diduga dikeruk ore nikelnya secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Parahnya lagi, belakangan ini diketahui, pencurian ore nikel tersebut diduga diback up oleh oknum aparat polisi.

Presidium Forsemesta Sultra, Nur Asrawan mengatakan, pihaknya telah menerima informasi adanya dugaan pencurian ore nikel di lokasi dua perusahaan tambang tersebut, yang sampai saat ini masih berlangsung.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, bahwa aktivitas penambangan nikel itu diduga dibekingi oknum polisi berpangkat brigadir, yang bertugas di Polda Sultra.

“Kasus pencurian ore nikel seperti ini harus mendapatkan atensi besar bagi kepolisian secara institusi. Untuk itu, demi tegakknya hukum dalam menjaga cadangan mineral dan kebocoran pendapatan negara, kami minta yang bersangkutan harus ditindak tegas, apalagi jika ini dilakukan oleh orang rumah sendiri (oknum polisi) maka sanksinya harus mampu membuat efek jera,” tegas Asrawan melalaui keterangan tertulisnya, Rabu (1/12).

Selain itu, Forsemesta juga menyentil tanggapan dari Dirkrimsus Polda Sultra, yang mengatakan bahwa telah ada proses damai antara pemilik IUP dengan pihak yang diduga telah melakukan pencurian ore nikel dalam bekingan oknum polisi.

Menurut Asrawan, meski telah berdamai, tapi tidak serta menghilangkan kasus ilegal mining, karena terdapat unsur pidana dan kerugian negara. Sehingga proses hukum yang diduga telah dihentikan oleh Polda Sultra syarat dengan main mata. Untuk itu, pihaknya meminta Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan supervisi kasus tersebut, agar kepastian dalam penegakkan hukum tidak terkebiri akibat permainan pihak-pihak tertentu.

“Kami juga perlu menyoroti pernyataan Dirkrimsus Polda sultra kepada media, bawa proses hukumnya tidak dilanjutkan akibat telah ada damai diantara pemilik IUP dengan pihak yang diduga telah melakukan pencurian ore nikel dalam bekingan oknum polisi. Harus diingat, bahwa meski telah berdamai, tapi ini tidak menghilangkan kasus ilegal mining, karena terdapat unsur pidana dan kerugian negara. Sehingga proses hukum yang diduga telah dihentikan oleh Polda Sultra syarat dengan main mata,” katanya.

“Untuk itu kami meminta Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan supervisi kasus tersebut, agar kepastian dalam penegakkan hukum tidak terkebiri akibat permainan pihak-pihak tertentu,” pintanya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menindaklanjuti dugaan bekingan oknum aparat dalam aksi pencurian ore nikel tersebut, Forsemesta ekan telah mengagendakan untuk langsung bertandang ke Propam dan Bareskrim Mabes Polri guna melaporkan dugaan pencurian ore nikel, dan dugaan keterlibatan oknum polisi sebagai back-up tambang ilegal serta proses penanganan kasus yang terkesan lamban.

“Demi mendorong progres penanganan kasus ini, minggu depan kami telah agendakan untuk langsung bertandang ke Propam dan Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan dugaan pencurian ore nikel, Dugaan keterlibatan oknum polisi sebagai back-up tambang ilegal serta proses penanganan kasus yang terkesan lamban,” ungkapnya.

Untuk diketahui, PT PGWL dan PT BUGR memiliki luas lahan sekitar 293 hektare berdasarkan SK Bupati Konut Nomor 589 Tahun 2013 dan Nomor 671 Tahun 2009. Sejak 2009 hingga kini, perusahaan belum sama sekali melakukan aktivitas penambangan, sebab masih mengurus penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi (IUPK).

About Author

admin