headline

Lakukan Pencemaran Lingkungan, Ketua PB HMI : Lisensi KTT PT GMS Harus Dicabut

Lakukan Pencemaran Lingkungan, Ketua PB HMI : Lisensi KTT PT GMS Harus Dicabut

Keterangan Gambar : Ketua PB HMI Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba, Muhamad Ikram Pelesa.

Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba, Muhamad Ikram Pelesa menyoroti surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, yang dinilainya tidak begitu kongkrit dalam mengatensi pencemaran lingkunganĀ  yang dilakukan PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS).

“Saya membaca surat dari Kementerian ESDM ini tidak begitu kongkrit dalam mengatensi pencemaran lingkungan yang terjadi akibat aktivitas PT. GMS,” ungkapnya, Kamis (28/10).

Menurutnya, mestinya harus ada punishment (Hukuman) terhadap manajemen perusahaan dan utamanya Kepala Teknik Tambang (KTT), karena KTT inilah yang harus bertanggung jawab atas kondisi tersebut.

“Sebagai hukuman, maka lisensi dari oknum KTT tersebut harus dicabut,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Ikram, pihak PT. GMS tidak boleh melakukan aktivitas penambangan dan operasi produksi sampai pada penjualan ore, sebelum menyediakan sarana dan prasarana rujukan dari kementerian ESDM.

“Apabila tetap getol melakukan aktivitas tersebut, maka punishment mesti tegas, rekomendasi pencabutan IUP. Karena komitmen good mining practice dan kelestarian ekologi merupakan hal dasar yang harus dipenuhi dalam penerbitan izin usaha pertambangan, apabila melenceng maka pemerintah melalui kementerian harus memberikan sanksi, sanksinya ialah pencabutan izin,” tegas mantan Ketua Ippmik ini.

Lebih lanjut, Ikram menjelaskan, bahwa dalam perspektif undang-undang kehutanan dan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan juga ada sanksi pidananya.

“Jadi bukan hanya pada sanksi administratif pencabutan izin, tapi juga ada pidana yang bisa menjerat KTT beserta manajemen PT. GMS,” tegasnya.

Kendati Kementerian ESDM resmi menghentikan sementara aktivitas penambangan PT. GMS, namun perusahaan yang beraktivitas di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) itu masih aktif melakukan pengapalan untuk kepentingan penjualan.

Padahal, berdasarkan surat Nomor: B-4395 MB 07/DBT.PLU/2021 tertanggal 7 Oktober 2021 dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, sangat jelas pada point ke 15 disebutkan menghentikan sementara kegiatan penambangan PT. GMS sampai dengan pelaksanaan perintah perbaikan dan rekomendasi perbaikan dinyatakan memadai.

Dari 15 point yang direkomendasikan pihak Kementerian ESDM, tak ada satu pun point yang menjelaskan bahwa perusahaan tersebut bebas melakukan pengapalan.

Dilansir dari Telisik.id, Kepala Teknik Tambang PT GMS, Hipmi mengakui adanya aktivitas pengapalan ore nikel yang masih tetap dilakukan.

“Kalau penambangan ini kan pengerjaannya menambang, kalau pengapalan boleh,” katanya, Kamis 14 Oktober 2021 lalu.

Pernyataan KTT PT. GMS itu juga dikuatkan dengan sejumlah informasi yang diterima Sultrust.id dari beberapa pihak, bahwa perusahaan tersebut memang masih aktif melakukan pengapalan. (m2/ik)

About Author

admin