Sorot

Ketimpangan Infrastruktur : 14,4 Kilometer Jalan Kendari-Toronipa Diprioritaskan, 250 Kilometer Jalan Rusak Dibiarkan

Ketimpangan Infrastruktur : 14,4 Kilometer Jalan Kendari-Toronipa Diprioritaskan, 250 Kilometer Jalan Rusak Dibiarkan

Keterangan Gambar : Mega proyek Jalan Kendari-Toronipa yang menghabiskan anggaran Rp1 triliun lebih. Nampak juga vila pribadi Gubernur Sultra, Ali Mazi. Foto: istimewa.

Mega proyek pembangunan ruas jalan Kendari – Toronipa yang menggunakan anggaran fantastis kembali disoroti publik. Kali ini, yang menjadi sorotan adalah persoalan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp150 miliar, yang akan diajukan Pemprov Sultra pada proses pembahasan RAPBD tahun 2021 bersama DPRD Provinsi Sultra.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari menilai, bahwa Pemprov dibawah kepemimpinan Gubernur Ali Mazi telah membuat ketimpangan infrastruktur jalan di bumi anoa. Bagaimana tidak, melalui dana pinjaman yang diajukan ke pihak SMI, Pemprov mengalokasikan anggaran ratusan miliar untuk pembangunan mega proyek jalan Kendari-Toronipa, hanya dengan volume 14,4 kilometer.

Di sisi lain, masih ada jalan provinsi yang kondisinya rusak parah tersebar di beberapa kabupaten di Sultra sepanjang 250 kilometer yang justru luput dari perhatian pemerintah. Padahal, jika saja Pemprov berniat membenahi infrastruktur jalan yang rusak, anggaran ratusan miliar yang dialokasikan untuk pembangunan mega proyek jalan Kendari-Toronipa sudah bisa membiayai pengaspalan jalan rusak sepanjang ratusan kilo meter itu.

“Dan 250 kilo meter jalan provinsi yang rusak itu, jika diperbaiki bisa menopang kelancaran para petani kita dalam melakukan pendistribusian hasil pertanian mereka. Bukan kah ini jauh lebih bermanfaat, ketimbang mega proyek yang sudah menghabiskan anggaran Rp1 triliun lebih itu,” beber Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Sulkarnain, Selasa (1/12).

Olehnya itu, Sul, sapaan akrab Ketua Umum HMI Cabang Kendari itu, meminta ketegasan pihak DPRD Provinsi Sultra untuk menolak anggaran pembebasan lahan yang akan diajukan Pemprov dalam pembahasan RAPBD 2021. Sebab, visi dan misi gerakan pembangunan adil dan merata (Garbarata) daratan dan kepulauan yang dicanangkan Gubernur Ali Mazi, sudah tak lagi sejalan dengan fakta yang terjadi saat ini.

“Gubernur kita ini semakin aneh saja, sudah mengajukan pinjaman ke SMI sekitar Rp800 milar, hari ini mau memangkas lagi APBD sekitar Rp150 miliar untuk pembebasan lahan,” kata Ketua HMI itu.

Sul mengingatkan seluruh anggota DPR Provinsi Sultra agar benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat dan menolak pengajuan gubernur tersebut. Sebab, hal ini akan memangkas anggaran yang diprioritaskan untuk pembangunan jalan di tahun 2021.

“Kami sangat berharap kepada seluruh anggota DPRD sultra, khusunya kepada Kakanda Abdurahman Shaleh, ada banyak kebutuhan rakyat yang prioritas, jika itu disetujui, maka kapan lagi jalan di Sultra ini selesai,” ungkap Sul dengan nada tinggi.

Mantan Kabid PAO HMI itu juga menyebutkan, bahwa ada sekitar 11 KM sisa jalan Kendari -Toronipa yang bakal dikerjakan, sementara anggaran yang diajukan ke SMI sebesar kurang lebih Rp800 miliar, ditambah permohonan persetujuan penggunaan dana APBD sekitar Rp150 miliar, sehingga total anggaran dalam sisa pekerjaan jalan tersebut adalah Rp950 miliar.

“Ini tidak masuk akal, hanya 11 kilo masih menelan anggaran sebesar itu? Kami hanya tidak menginginkan gubernur itu tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang benar-benar mendesak,” ucapnya dengan sangat kesal.

“Berarti, lebih besar anggaran pembangunan jalan Kendari-Toronipa yang panjangnya hanya sekitar 11 kilo meter saja, parah gubernur ini,” tambahnya.

Apabila DPRD Provinsi Sultra mengamini anggaran Rp150 miliar yang akan diajukan Pemprov, maka pihaknya bakal melakukan konsolidasi kepada seluruh kadernya, organisasi kepemudaan (OKP) dan masyarakat untuk kembali membuat perhitungan dengan gubernur dan DPRD Sultra.

“Kami akan konsolidasi, ini tidak boleh di biarkan lagi. Yang jelas kader HMI, OKP dan masyarakat akan kami konsolidasikan,” pungkas Sul.

Seperti diketahui, jalan provinsi yang kondisinya rusak parah tersebar di beberapa kabupaten di Sultra. Seperti di Kabupaten Butur, jalan poros Kendari-Motaha di Kabupaten Konsel, jalan Raha – Lakapera, jalan poros Lambuiya-Motaha, dan di beberapa wilayah lainnya. (p2/mr)

About Author

admin