News headline

Forsemesta Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Dugaan Ilegal Mining PT. BUMI

Forsemesta Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Dugaan Ilegal Mining PT. BUMI

Keterangan Gambar : Koordinator Presidium Forsemesta, Muhamad Ikram Pelesa. Foto: Ist.

Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (Forsemesta) Sultra kembali menyoroti kasus dugaan ilegal mining PT. Bintang Utama Mineral Inti (BUMI), di Blok Mandiodo, yang tengah ditangani Ditreskrimsus Polda Sultra.

Sebelumnya, tim Unit 1 Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Sultra menyegel cargo PT. BUMI, pada 16 Desember 2020 lalu, atas dugaan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dan tanpa dokumen.

Akan tetapi, police line (garis polisi) tersebut hanya berlangsung beberapa jam saja. Sebab, garis polisi itu dibuka pada malam hari, dan PT. BUMI beroperasi kembali sehari pasca penyegelan.

Inkonsistensi aparat penegak hukum dalam penindakan dugaan ilegal mining anak perusahan PT. Bumi Resource Tbk. itu memantik Koordinator Presidium Forsemesta, Muhamad Ikram Pelesa untuk angkat bicara.

Ikram meminta Bareskrim Mabes Polri mengambil alih kasus ilegal mining yang tengah ditangani tim Unit 1 Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Sultra, dalam komando Kompol Bungin Misalayuk.

“Inkonsistensi tim Unit 1 Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Sultra dalam penindakan kasus ilegal mining PT. BUMI mesti dinilai sebagai hal yang abnormal dalam penegakkan hukum, ini bisa jadi preseden buruk. Karena polda sultra tak mampu menuntaskan masalah ini, maka telah sepatutnya kita harus paksa Bareskrim Mabes Polri, Gakkum KLHK bersama KPK RI untuk turun menuntaskan masalah tersebut,” ucapnya, Sabtu (26/12).

Ia mengatakan, bahwa insiden buka tutup segel dalam kasus pertambangan di Sultra harus diakhiri. Menurutnya, integritas institusi penegak hukum tidak boleh keok di hadapan para mafia tambang.

Sebab, jika praktek-praktek kompromi masih terus dilakukan, maka boleh dikata bahwa institusi penegak hukum turut berkontribusi dalam kerusakan lingkungan dan becana alam di bumi anoa.

Lebih lanjut, Ikram menambahkan, kabar beraktivitasnya kembali PT. BUMI pasca sehari setelah penyegelan oleh Ditreskrimsus Polda Sultra, telah menambah deretan dugaan kasus ilegal mining yang mandek di meja aparat penegak hukum.

“Selain meminta Bareskrim Mabes Polri, Gakkum KLHK dan KPK RI dalam mengambil alih kasus tersebut, pihaknya juga meminta Div. Propam Mabes Polri untuk turun memeriksa tim Unit 1 Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Sultra, atas dugaan pelanggaran Pasal 14 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011, tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus ilegal mining perusahaan tersebut,” tambahnya. (p1/ik)

 

About Author

admin