Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia (FAMHI) Sultra-Jakarta menilai Gubernur Sultra, Alimasi dan Kapolda Sultra serta Wali Kota Kendari, Sulkarnai Kadir tak punya langkah kongkrit dalam menjin keamanan masyarakat bumi anoa.

Sesuai dengan amanat UU nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka institusi Polri sebagai alat negara harus mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Tugas polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana termaktub dalam Trimatra kepolisian yaitu bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional.

Polri dalam menegakkan Hukum tidak boleh pandang bulu apalagi pilih kasih karena Polri itu adalah alat negara dan dibentuk atas nama Undang-undang.

Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) “Indonesia adalah Negara Hukum”. maka sudah sepantasnya di negeri ini tidak ada yang kebal gukum. Siapapun dia, ketika bersalah harus diproses sesuai dengan mekanisme Undang-undang yang berlaku, Polri harus menjamin prinsip-prinsip hukum itu.

Kepolisian harus mampu memberikan jaminan ketertiban dan rasa aman kepada masyarakat Sultra, terkhusus untuk masyarakat Kota Kendari. Jangan ada teror ataupun gesekan akibat ulah premanisme yang dapat membuat masyarakat takut untuk beraktifitas, apalagi melakukan kegiatan ibadah keagamaan.

Ketua Umum FAMHI Sultra-Jakarta, Midun Makati mendukung penuh kepolisian untuk membasmi premanisme. Seperti kata Kapolri, bahwa tidak ada ruang dan tempat bagi premanisme di negeri ini.

“Saya sebagai warga Kota Kendari mendukung penuh aparat kepolisian membasmi premanisme. Seperti kejadian kemarin, akibat adanya gesekan antar dua kelompok hingga sampai melebar kemana-mana, saya juga berharap aparat kepolisian mencari aktor intelektual dibalik konflik tersebut,” ujarnya, Jumat (17/12).

“Akhirnya timbul korban luka berat, bahkan korban jiwa dan juga ada mobil yang dibakar. kan kasian lagi-lagi masyarakat yang dikorbankan itu semua akibat ulah oknum premanisme yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Ditegaskanya, sebagai putra daerah, dia sangat mendukung penuh Polda Sultra, dan Polres Kendari untuk memberantas Premanisme di Kota Kendari. Jika tidak, lanjutnya, maka FAMHI akan konsolidasi dan melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri, agar Kapolda Sultra dan Kapolres Kendari segera dicopot dari jabatannya.

“yang juga menjadi pertanyaan di masyarakat ialah kemana Pemprov Sultra dan Pemkot Kendari, Gubernur Ali Mazi dan Walikota Sulkarnain kemana ya waktu kejadian? Kok mereka tidak turun ke lapangan untuk mendamaikan sebelum persoalan tersebut melebar kemana-mana hingga menjadi issue SARA, seharusnya mereka sebagai pemimpin daerah harus berada di garda terdepan bukan malah bersembunyi dan membiarkan masyarakatnya saling serang menyerang, apalagi saling bacok-bacokkan,” ungkapnya.

Apalagi, lanjut Midul Makati, hal ini bukan kejadian yang pertama kalinya, tapi sudah sering terjadi, akan tetapi Pemprov Sultra dan Pemkot Kendari tidak pernah belajar akan hal tersebut, dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif yang kongkrit, cepat, tepat dan tegas.

“Saya kira tidak ada alasan bagi Gubernur dan Walikota untuk tidak menyelesaikan masalah ini, perangkat sangat lengkap, tinggal tergantung ada kemauan atau tidak,” jelasnya.

“Saya sebagai putera daerah berharap kedepan kejadian serupa tidak terjadi lagi, karena ini teror bagi masyarakat umum yang tidak tahu menahu. Bayangkan saja, masyarakat yang mau beraktifitas maupun yang akan mencari rezeki menjadi takut keluar rumah akibat adanya konflik tersebut. Yang perlu diingat adalah kita semua bersaudara, mari kita jaga Sultra secara bersama-sama jangan gampang terprovokasi, apalagi ada hasutan dari oknum aktor intelektual yang tidak bertanggung jawab,” imbaunya. (m2/ik)

About Author

admin