Indonesian Port Monitoring Agency (IPMA) mendesak pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra memanggil dan memeriksa pimpinan PT Gasing Sulawesi serta Kepala Syahbandar Pomalaa, atas dugaan pungutan liar (Pungli) dari aktivitas ilegal di jetty PT Gasing Sulawesi.

Pasalnya, dugaan aktivitas ilegal di jetty milik PT Gasing Sulawesi (GS) di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kian masif dan tak tersentuh aparat penegak hukum.

Dan IPMA menduga aktivitas ilegal itu turut didukung pihak pemberi Surat Izin Berlayar (SIB) dalam hal ini Syahbandar Pomalaa.

Olehnya itu, Kejati Sultra diminta ambil bagian dan segera lakukan investigasi, terkait dugaan Pungli dan kerugian negara yang di timbulkan.

“Kami desak agar Kejati Sultra segera lakukan investigasi dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat, dalam waktu dekat kami akan melaporkan secara resmi jika di butuhkan,” tegas Erik Santo, Presidium IPMA Sultra, Selasa 26 April 2022.

Ditanya soal dugaan Pungli yang dimaksud, aktivis yang populer dengan sapaan Erik membeberkan, bahwa peruntukan jetty milik PT Gasing Sulawesi untuk pasir kuarsa, namun faktanya juga digunakan untuk kepentingan pengiriman ore nikel.

Anehnya, pihak Syahbandar Pomalaa masih memberikan olah gerak dan Surat Perintah Berlayar (SPB).

“Izin operasionalnya itu kan pasir kuarsa tapi Syahbandar masih keluarkan SPB untuk kirim ore nikel lewat pelabuhan itu, pajaknya kemana?,” ungkapnya dengan ekspresi heran.

Erik memastikan, bahwa hingga saat ini aktivitas ilegal di jetty tersebut masih terus dilakukan. Dan pihak Syahbandar Pomalaa terus larut menikmati pelanggaran hukum tersebut.

“Kami kan sudah sampaikan lewat pemberitaan dan share ke Syahbandar tapi balum ada reaksi. Justru di jety masih juga operasi,” pungkasnya. (m2/ik)

About Author

admin