Sorot

Dugaan Penambangan Ilegal PT TPI dan PT LAM di Blok Mandiodo Kian Masif

Dugaan Penambangan Ilegal PT TPI dan PT LAM di Blok Mandiodo Kian Masif

Keterangan Gambar :

Aktifitas penambangan di kawasan milik PT Karya Murni Sejahtera (KMS) 27 yang diduga dilakukan PT Trimega Pasifik Indonesia (TPI ) dan PT Lawu Agung Minning (LAM) kian masif dan tak terbendung.

Hal itu nampak berdasarkan investigasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan (Kraken), Lingkar Mahasiswa Tambang (Limata) dan Forum Kajian Masyarakat Hukum dan Lingkungan (Forkam HL) Sultra di kawasan pertambangan yang terletak di Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut), Jumat (24/12).

Ketua Kraken, Iqbal mengatakan, berdasarkan investigasi yang dilakukan pihaknya, ditemukan puluhan kendaraan dump truck tengah mondar mandir melalukan pemuatan ore nikel di kawasan IPPKH PT KMS 27.

“Pada Jumat (24/12), sangat jelas terlihat aktifitas PT TPI melakukan pengangkutan dari pront ke Tersus milik PT Cinta Jaya. Aktifitas tersebut kami abadikan dalam sebuah video amatir berdurasi 24:27 menit  dan durasi 08:48 menit,” ujar Iqbal, Selasa (28/12).

Tak sampai di situ, lanjutnya, investigasi dari lembaga yang tergabung dalam koalisi masyarakat peduli Konawe Utara berlanjut di Kantor PT LAM di Desa Mowundo, Kecamatan Molawe.

Alhasil, pihak PT LAM mengaku tidak pernah mengeluarkan rekomendasi maupun perintah kerja  kepada PT TPI. Sebab, pihaknya bekerja di atas lahan PT Antam berdasarkan penunjukan dari Perumda Sultra selaku pemenang tender atas aktifitas produksi di Blok Mandiodo, Lalindu dan Tapunopaka.

PT. LAM Mendapatkan Kontrak Kerjasama dengan Perumda Sultra melalui anak perusahaannya yakni PT. BMS. Karena PT BMS tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), maka PT LAM ditunjuk untuk melakukan penambangan sesuai arahan PT Antam.

Menurut Iqbal, sikap PT LAM dan PT TPI yang terkesan saling tuding dan lempar tanggung jawab dan mengaku bekerja atas atahan PT Antam, patut diduga jika perusahaan plat merah itu menjadi dalang dari aktifitas penambangan yang terindikasi merambah kawasan hutan.

Parahnya lagi, kata dia, proses pengangkutan dan penjualan ore nikel tersebut tidak menggunakan dokumen PT Antam, melainkan menggunaka  dokumen perusahaan lain. Sehingga, pihaknya menduga semua aktifitas keuangan yang ditimbulkan tidak masuk di PT Antam.

“Sehingga patut diduga, keuntungannya tidak masuk di PT Antam. Dan inilah kemudian letak korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut,” tegasnya.

Dia juga menyebutkan, dari aktifitas penambangan yang berlangsung mulai 9 Desember hingga 28 Desember 2021 itu, sebanyak 11 Tongkang bermuatan 100.000 MT ini telah dihasilkan.

“Itu hanya satu perusahaan saja. Dari aktifitas tersebut, negara telah merugi miliaran rupiah,” ungkap Iqbal.

Sementara itu, Sekretaris Forkam HL, Agus Darmawan geram atas aktifitas penambangan yang diduga ilegal itu.

Olehnya itu, Agus meminta Baresrim Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut, dan berharap agar segala aktifitas penambangan di atas lahan 11 IUP tersebut dihentikan, serta proses sidik dan lidik pihak Mabes Polri dapat dilaksanakan secara maksimal, akuntabel dan transparansi. (m2/ik)

About Author

admin