Sorot

DPRD Sultra Geram, Lantaran CV. Tanggobu Jaya Mangkir Panggilan RDP

DPRD Sultra Geram, Lantaran CV. Tanggobu Jaya Mangkir Panggilan RDP

Keterangan Gambar :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) geram atas sikap CV. Tanggobu Jaya, yang memilih mangkir dari undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan ilegal mining, Selasa (27/7/2021).

RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sultra, Aksan Jaya Putra menyoal dugaan aktivitas ilegal pengerukan tanah timbunan di dalam kawasan hutan, yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sultra, Aksan Jaya Putra mempertanyakan etikat pihak perusahaan yang memilih mangkir dari upaya komprontir dewan, aspirator dan instansi terkait.

“Ini sama saja melecehkan lembaga legislatif, selama ini perusahaan tersebut selalu menghindari RDP, sementara kegiatan mereka hampir setiap saat disoroti semua pihak. Lihat saja, minggu depan kami akan gelar rapat kerja, kami undang instansi berwenang, termasuk Polda Sultra dan Gakum LHK terkait penindakan aktivitas CV. Tanggobu Jaya untuk segera dihentikan, Tidak hanya itu, unsur pidana dan kerugian negara selama ini harus dipertanggung jawabkan,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Presidium Gerakan Sultra Merdeka (GSM), Oscar Sumardin mendesak DPRD Sultra bersama instansi terkait untuk mengulas legalitas CV. Tanggobu Jaya, pada aktivitas beberapa tahun sebelum IUP produksi perusahaan tersebut terbit.

“Dulu bertahun-tahun beroperasi bermodalkan IUP eksplorasi. Mereka melakukan aktivitas pengerukan tanah timbunan di dalam areal kawasan hutan tanpa IPPKH, hal ini terbukti saat Bareskrim Mabes Polri menyegel perusahaan tersebut pada tanggal 28 Juni 2019 lalu, hanya sayangnya kasusnya terhenti. Untuk itu, penting untuk kita aktivasi ulang kasus ini,” ujarnya.

Ia Juga menekankan, bahwa pentingnya penyelamatan kawasan hutan dari eksploitasi yang dilakukan CV. Tanggobu Jaya. Maka, rekomendasi pencabutan IUP harus dikeluarkan pemerintah, dan meminta pihak perusahaan bertanggung jawab atas kerugian negara yang ditimbulkan selama ini

“Pemerintah harus segera menyelamatkan kawasan hutan tersebut dari eksploitasi yang dilakukan CV. Tanggobu Jaya, segera cabut IUP dan meminta pihak mereka bertanggung jawab atas kerugian negara yang ditimbulkan selama ini,” tegas Oscar. (m2/ik)

 

About Author

admin