Sorot

Beberkan Dugaan Jual Beli Dokumen PT SBP, JAP Sultra Desak APH Tak Tutup Mata

Beberkan Dugaan Jual Beli Dokumen PT SBP, JAP Sultra Desak APH Tak Tutup Mata

Keterangan Gambar : Ketua Umum JAP Sultra, Arif Najamuddin.

Jaringan Aktivis Pertambangan (JAP) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta aparat penegak hukum (APH) segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terlibat dalam kasus dugaan jual beli dokumen PT Sumber Bumi Putra (SBP).

Ketua Umum JAP Sultra, Arif Najamuddin mengatakan, bahwa PT SBP diduga telah melakukan penjualan dokumen kepada perusahaan-perusahaan nakal yang tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan ore nikel.

“Kami meminta APH memeriksa dugaan jual beli dokumen PT SBP kepada perusahaan-perusaan nakal yang tidak memiliki izin penjualan ore nikel kepada pabrik pemurnian ore nikel,” ungkap Arif Najamudin, Senin (10/1).

Lebih lanjut, Ia mengungkapkan, dugaan tersebut berdasarkan hasil penelusuran tim JAP Sultra.

Arif memastikan, bahwa pihaknha telah mengantongi beberapa bukti pemalsuan dokumen laporan penjualan PT SBP dan sejumlah perusahaan pengguna dokumen tersebut.

“Dugaan kami berdasarkan penelusuran yang telah kami lakukan. Kami juga telah mengantongi beberapa bukti, salah satunya adalah berupa laporan yang dipalsukan untuk memuluskan aktifitas penjualan dokumen PT SBP,” ungkapnya.

Arif juga menambahkan, bahwa aktivitas terlarang itu melibatkan banyak pihak. Pasalnya, setelah melakukan investigasi, pihaknya menemukan ada perbedaan dalam laporan draft survey, dan kuat dugaan seluruh laporan itu telah dipalsukan oleh pihak surveyor yang tidak bertanggung jawab.

“Dugaan besar kami, itu dilakukan oleh pihak surveyor untuk memuluskan para pelaku melakukan penjualan ore nikel,” tambahnya.

Olehnya itu, JAP Sultra mengingatkan APH tidak menutup mata atas kasus ini. Sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini harus segera diperiksa, untuk mengatahui sejauh mana peran dan keterlibatan mereka dalam dugaan kejahatan tersebut.

“Jika APH Sultra tidak menelusuri dan menegakkan supremasi hukum pada sektor P
Pertambangan, maka kinerja mereka P
patut dipertanyakan,” tegasnya.

About Author

admin